"Presiden Jokowi semestinya bisa mengantisipasi sentimen negatif antara PDIP dan orang dalam Istana. Hal yang mendasar adalah memelihara komunikasi dan tidak saling serang," katanya di Jakarta, Jumat (13/2).
Menurut dia, isu ini merugikan Jokowi sebagai presiden, karena pembantunya di Istana dan PDIP sama-sama dibutuhkan dalam menjalankan dan menjaga stabilitas pemerintahan yang dipimpinnya. Dia menilai situasi yang berkembang saat ini adalah PDIP sebagai partai pendukung merasa ditinggal lalu menaruh curiga terhadap segelintir orang di lingkaran dalam Istana.
Hal itu, kata dia, disebabkan kegagalan Jokowi dalam menjalin komunikasi dengan keduanya dan menjembatani keduanya sebagai pilar pendukung dan pembantunya. "Apalagi 'trio macan' yang dituduhkan (mendistorsi informasi istana) dua di antaranya merupakan orang yang sangat dekat dengan PDIP," kata dia.
Menurut Heri, perbedaan pandangan antara lingkaran dalam Istana dengan PDIP soal Budi Gunawan, baru terjadi sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Sebelumnya tidak terjadi perbedaan pendapat. Maka komunikasi patut dijalin," kata dia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sementara Itu Jokowi Sakit Hati Jika Bicarakan Masalah PRT dengan Malaysia.
CNG.online: - Solo Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.
"Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi dalam Munas II Partai Hanura, Jumat (13/2) malam.
Saat melakukaan kunjungan bilateral beberapa waktu lalu ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi mendapati fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal. Dari jumlah itu, kata dia, banyak sekali yang tersangkut masalah.
"Sekitar 1.800 orang akan dijemput, 800 orang sudah dijemput dengan Hercules, besok akan kita jemput lagi. Tapi saya yakin jumlahnya akan terus bertambah karena kita belepotan dalam mengatasi masalah ini," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap bisa segera memasang target waktu untuk menghentikan pengiriman PRT. "Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, satu betul-betul malu," katanya.
Selain malu, Presiden mengaku sakit hati ketika membicarakan soal PRT dengan Malaysia. Ke depan, Presiden juga menekankan pentingnya mempersempit jurang kesenjangan antara si miskin dan kaya. "Itu tugas berat, yang penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja tapi pemerataannya. Ke depan kita rancang menuju ke pemerataan ini," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga terutama Singapura, Malaysia, dan Filipina. "Kelihatan kalau negara itu bersih dari korupsi, penduduknya pasti juga makmur," katanya.
CNG.online: - Solo Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.
"Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi dalam Munas II Partai Hanura, Jumat (13/2) malam.
Saat melakukaan kunjungan bilateral beberapa waktu lalu ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi mendapati fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal. Dari jumlah itu, kata dia, banyak sekali yang tersangkut masalah.
"Sekitar 1.800 orang akan dijemput, 800 orang sudah dijemput dengan Hercules, besok akan kita jemput lagi. Tapi saya yakin jumlahnya akan terus bertambah karena kita belepotan dalam mengatasi masalah ini," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap bisa segera memasang target waktu untuk menghentikan pengiriman PRT. "Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, satu betul-betul malu," katanya.
Selain malu, Presiden mengaku sakit hati ketika membicarakan soal PRT dengan Malaysia. Ke depan, Presiden juga menekankan pentingnya mempersempit jurang kesenjangan antara si miskin dan kaya. "Itu tugas berat, yang penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja tapi pemerataannya. Ke depan kita rancang menuju ke pemerataan ini," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga terutama Singapura, Malaysia, dan Filipina. "Kelihatan kalau negara itu bersih dari korupsi, penduduknya pasti juga makmur," katanya.
No comments:
Post a Comment