"Jangan takut menetapkan target tinggi-tinggi sebab jika kita mampu menetapkan perencanaan dengan pola yang baik, maka pekerjaan pasti akan tercapai," ujar Fadel saat menghadiri "Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH tahun pajak 2014" oleh pejabat daerah dan tokoh masyarakat di KPP Pratama Gorontalo.
Ia mengatakan, untuk membetulkan banyak persoalan administratif yang melemahkan pencapaian target penerimaan pajak, maka pola "balance budgeting" (pembiayaan seimbang) layak diterapkan.
Artinya, pembiayaan harus terencana dengan baik agar memenuhi target-target yang akan dicapai sehingga tidak ada anggaran yang kemana-mana atau sia-sia.
"Uang rakyat pemanfaatannya harus jelas, sehingga target-targetnya pun harus jelas sesuai perencanaan yang matang," kata mantan Gubernur Gorontalo ini.
Selain itu, kata Fadel, penggunaan teknologi tinggi "IT" dalam membetulkan banyak permasalahan administratif di sektor penerimaan pajak dalam negeri sangat penting.
Termasuk melibatkan peran swasta dalam mendorong pencapaian target-target penerimaan pajak di tingkat nasional maupun daerah.
Khusus di Gorontalo, langkah penetapan target penerimaan pajak mencapai 31 persen atau naik 50 persen dari tahun 2014 sebesar Rp560 miliar menjadi Rp840 miliar, dinilai Fadel merupakan langkah berani dan tepat.
"Kita bisa mencapai target itu, jika kerja keras kita dilakukan dengan benar sesuai perencanaan sehingga pencapaiannya pun bisa tepat. Intinya bekerja sesuai perencanaan," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.
Ia berharap, kerja sama Pemerintah Daerah untuk mencapai target penerimaan pajak di Gorontalo bisa dilakukan dengan baik.
Tahun 2013, target penerimaan pajak Gorontalo hanya 10 persen, 2014 turun menjadi 7 persen dan tahun 2015 ini naik signifikan mencapai 31 persen. Sedangkan di tingkat nasional, target penerimaan pajak mencapai Rp1.925 triliun.
"Saya yakin, perencanaan yang matang, kerja keras yang "Smart" akan memenuhi target sesuai harapan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan menuju Indonesia maju," ujar Fadel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Presiden diharapkan segera keluarkan PP terkait KPK. CNG.online: - Jakarta Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, Presiden Joko Widodo diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perppu) terkait penetapan Ketua KPK, Abraham Samad (AS) sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar dalam kasus pemalsuan.
Ia membahkan, dengan penetapan sebagai tersangka tersebut, tentunya kinerja KPK sangat terganggu.
"Dengan adanya situasi ini, dimana beberapa pimpinan KPK telah ditetapkan tersangka, maka Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan peraturan presiden, terkait dengan status dari pimpinan dan wakil ketua KPK, karena masa jabatan KPK sudah akan berakhir pada Desember mendatang," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Fadli juga berharap, persoalan antara Polri dan KPK segera berakhir.
"DPR RI berharap agar kisruh antara Polri dan KPK segera membaik, karena kedua lembaga ini, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini," tegasnya.
Ketua KPK Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar pada 9 Februari 2015 lalu dalam kasus pemalsuan dokumen, atas nama Feriyani Lim.
Pengumuman tersangka tersebut, disampaikan oleh Polda Sulselbar pada Selasa. Ketua KPK Abraham Samad disangkakan dengan pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo 55,56. Atau pasal 93 UU RI No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU RI No 24 tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.
Anggota Komisi III DPR RI, Patrice Rio Capella memgaku prihatin dengan ditetapkannya Samad sebagai tersangka
"Kita prihatin. Kalau memang bukti cukup sampai terlibat dalam proses pemalsuan it," kata Rio Capella.
Ia berharap, penetapan Abraham Samad bukan sebagai bentuk balas dendam dari Polri. "Polda Sulselbar harus adil, dan jangan mengesankan itu halas dendam. Selama alat bukti lengkap dan bisa dibuktikan, itu murni penegakan hukum," katanya.
No comments:
Post a Comment