Kubu Zulkifli Akan Hambat LPJ Hatta Rajasa? |& Amien Rais: Saatnya Tinggalkan Masa Lalu.

CNG.online: - Jakarta Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad H.Wibowo, mengakui, pihaknya mendapat informasi soal kubu calon ketua umum Zulkifli Hasan akan mengerahkan peserta kongres partai di Bali, yang dibuka Sabtu (28/2) sore, untuk menolak laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus DPP PAN 2010-2015 yang diketuai Hatta Rajasa.

"Iya memang ada rencana dari pihak Bang Zul untuk menolak LPJ," kata Dradjad, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (28/2).

Sebagai latar belakang, soal isu penolakan LPJ DPP PAN oleh peserta kongres pernah mengemuka di perjalanan politik partai itu. Itu terjadi terhadap kepengurusan PAN saat masih diketuai Soetrisno Bachir di periode 2005-2010. Saat itu, Soetrisno yang akhirnya memilih untuk tak membacakan LPK dan digantikan oleh sekjennya yang dijabat Zulkifli Hasan.

Sebelum kongres, sudah beredar kabar penolakan LPJ, dengan alasan sama seperti terjadi saat ini terhadap Hatta Rajasa, yakni kegagalan pengurus. Uniknya, saat kongres di Batam itu, selanjutnya Hatta Rajasa yang kemudian terpilih sebagai ketua umum.

Kini, menurut Dradjad, agak aneh bila LPJ hendak ditolak sebab PAN justru sedang merasakan prestasi tertinggi dari semua kepemimpinan partai sejak diawali Amien Rais.

"Lah PAN sekarang memiliki suara tertinggi dalam sejarah partai, kok LPJ ditolak," tegas Dradjad.

Sementara, Wakil Ketua Steering Committee (SC) Kongres PAN Bali, Viva Yoga Mauladi, ketika ditanya soal informasi beredar bahwa calon ketua umum Hatta Rajasa akan dijegal saat pemaparan LPJ, tak membantahnya. Menurut dia, hal demikian adalah bagian dari dinamika sebuah kongres. Hal penolakan atau persetujuan atas LPJ sangat tergantung pada suasana forum.

"Kongres itu sangat tergantung pada suara pengurus wilayah dan daerah, bukan suara DPP. Kita akan memotret bagaimana situasi. Ada skenario diterima atau ditolak, itu hal biasa kalau kongres partai manapun," kata Viva, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (28/2).

Viva tak menolak bahwa dalam konteks itu, para pemimpin sidang, termasuk keberpihakan mereka, akan juga menentukan.

"Siapa pemimpin sidang, nanti dipilih di kongres. Tergantung peserta kongres memilih siapa jadi pemimpin sidang,"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lalu Kata Amien Rais: Saatnya Tinggalkan Masa Lalu. CNG.online: - Jakarta Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN, Amien Rais, menyatakan bahwa seluruh kader partainya membutuhkan seorang pemimpin muda dan baru, sehingga membawa partai itu lebih modern dan sesuai kondisi aktual.

"Jangan sampai ketinggalan jaman," kata Amien di Bali, Sabtu (28/2).

Menurutnya, itu juga alasannya mendukung Zulkifli Hasan sebagai calon ketua umum dibanding kompetitor sekaligus incumbent Hatta Rajasa. Bagi Amien, sudah jelas bila Zulkifli berusia lebih muda dibanding Hatta.

Dia melanjutkan PAN harus beranjak dari posisinya saat ini yang belum pernah bertengger di posisi tiga besar parpol nasional. Untuk mencapai tujuan itu, harus dilakikan sejumlah penyesuaian kebijakan termasuk AD/ART.

Amien juga menilai perlu ada perubahan di PAN dengan menggalakkan reunifikasi agar semua kelompok bisa bersatu. Dengan reunifikasi, semua pergesekan serta perbedaan opini diantara kader PAN bisa dihilangkan.

"Saatnya PAN mengatakan selamat tinggal masa lalu," kata Amien, yang berarti mendorong kepemimpinan baru di bawah Zulkifli Hasan.

‘Kinerja Partai Belum Berubah Sejak era Reformasi Bergulir’ |& Ahok bantah minta perlindungan Wiranto soal hak angket di DPRD.

CNG.online: - Departemen Politik CSIS Philips J Vermonte mengatakan, sistem kinerja partai adalah satu-satunya hal yang sama sekali belum berubah sejak era reformasi bergulir 15 tahun silam. Menurut dia, parpol saat ini masih banyak yang dikuasai segelintir individu.

"Di mana hal itu mencerminkan bagaimana parpol belum berubah saat masyarakat sudah semakin demokratis," kata Philips dalam diskusi 'Partai Amanat Nasional : Siapa Ketua Umum PAN 2015-2020 dan Apa Pekerjaan Rumah Mereka?', di kantor Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Acara ini merupakan paparan dari rangkaian Hasil Sensus Nasional Partai Politik yang dilakukan CSIS dan Cyrus Network, kepada empat partai besar nasional, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Philips mengatakan, ada pola mistifikasi personal yang begitu membudaya di dalam sistem dari sejumlah parpol yang ada saat ini, terutama yang mulai eksis sejak era reformasi '98. Hal itu dapat dilihat dari penokohan di dalam sistem, sehingga proses demokrasi seakan terhambat.

Dirinya juga menekankan bahwa sebenarnya, kinerja partai politik itu bisa berkembang karena potensi kinerja strukturnya di daerah. Di mana merekalah pihak yang terjun langsung kepada konstituennya dan memahami aspirasi mereka.

"Ada tren aklamasi di dalam pergantian pimpinan partai, yang sudah menjadi kultus dari partai tersebut. Sehingga, regenerasi partai menjadi tidak berjalan, karena sekjennya telah berulang kali ganti, tapi pimpinannya masih orang yang sama," kata Philips.

"Padahal, ada aspek yang juga harus diperhatikan, di mana dinamika partai itu biasanya terjadi di tingkat provinsi, karena merekalah yang harus menyerap aspirasi konstituen dan menyalurkannya dalam politik formal di DPR," imbuhnya.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahok bantah minta perlindungan Wiranto soal hak angket di DPRD. CNG.online: - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah telah melakukan safari politik untuk mengamankan posisinya. Dia mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.

"Tidak. Saya dari dulu sama Pak Wiranto baik saja. Terkait ini belum sempat bertemu. Terakhir bertemu Pak Wiranto sebelumnya Munas," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Menurutnya pembicaraan tersebut tidak perlu digubris. Sebab dia sendiri tak mau ambil pusing mengenai polemik dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2015, dan safari politik sangat tidak mungkin dilakukan.

"Tidak mungkin ada komunikasi. Ini sudah beda prinsip," kilahnya.

Bahkan rencana pengajuan hak angket oleh DPRD diserahkan kepada warga Jakarta untuk menilai, karena mantan Bupati Belitung Timur ini telah membeberkan beberapa anggaran siluman yang dimasukan dalam APBD DKI Jakarta 2015.

"Biar masyarakat saja yang menilai mana yang lebih pantas menyusun anggaran. Itu saja sih. Pantas tidak saya tanya satu kelurahan menghabiskan Rp 4,2 miliar untuk membeli UPS?" tutup Ahok.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Hanura DKI Jakarta Veri Younevil mengatakan, Ahok melakukan safari politik untuk meminta pembatalan hak angket. Bahkan, dia mengakui, mantan Bupati Belitung Timur ini bertemu dengan Ketua Umum Hanura Wiranto.

"Ahok sudah bertemu dengan seluruh Ketum termasuk Pak Wiranto," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/2).

Dia menceritakan, Ahok dalam pertemuan itu meminta dukungan Wiranto untuk membatalkan rencana pengajuan hak angket. Sehingga DPP memberikan perintah kepada anggotanya di DPRD DKI Jakarta untuk mengurungkan niatnya.

"Tapi waktu itu Pak Wiranto menyerahkan seluruh keputusan kepada fraksi di DPRD DKI. Sebab kami sebelumnya sudah menjelaskan kepada beliau terkait itu," ujarnya.

Veri mengatakan, seluruh fraksi termasuk koalisi Indonesia hebat (KIH) telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketum masing-masing soal rencana DPRD DKI yang akan menggunakan hak angket. "PDIP, NasDem, Hanura dan sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada ketum masing-masing, dan mereka semuanya menyerahkan kepada masing-masing fraksi," tutupnya.

Muhaimin Minta Menteri PKB Bantu Pembangunan NTB. | Petinggi KIH Berkumpul di Solo.

CNG.online: - Mataram Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar meminta para menteri PKB yang ada di kabinet Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan bantuan melalui program di kementerian yang dipimpinnya bagi Nusa Tenggara Barat.

"Saya minta perbanyak program pemerintahan di NTB," tegas Muhaimin dalam rapat kerja Fraksi PKB DPR yang juga dihadiri para menteri asal partai itu, di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (19/2).

Para menteri itu, di antaranya Marwan Jafar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga.

Menurut dia, permintaan itu cukup beralasan, selain banyak warga NU di NTB, pada pemilu 2014 suara PKB di NTB sangat tinggi, yakni 400 persen dari pemilu sebelumnya. Sehingga mampu mengantarkan wakilnya duduk menjadi anggota DPR, DPRD, DPRD kabupaten/kota.

"NTB harus bangkit dan maju serta mampu mengejar ketertinggalan dari daerah lain," ujarnya.

Untuk itu, dirinya berpesan kepada para menteri yang hadir diantaranya Marwan Jafar, Imam Nahrawi Menteri, untuk bisa membantu pembangunan NTB.

"Jadi, kami minta kepada para menteri yang juga kebetulan hadir di NTB ini, di antaranya Marwan Jafar Menteri, Imam Nahrawi, serta menteri yang belum datang ke NTB untuk memperbanyak programnya, bantu NTB," jelasnya.

Tak hanya itu, Muhaimin kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, untuk bisa membantu NTB dalam program pembangunan stadion. Termasuk, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar.

Menanggapi hal itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, berjanji akan menindaklanjuti permintaan Ketua Umum PKB itu untuk memprogramkan bantuan ke NTB. Salah satunya membangun sejumlah stadion sepak bola.

"Nanti kita lihat dulu. Karena belum direncanakan itu ada seperti perintah ketua umum, NTB bagian dari NKRI. Makanya harus ada perhatian dari pemerintah dan tergantung dari pemerintah daerahnya," ujarnya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sementara itu Petinggi KIH Berkumpul di Solo, CNG.online: - Solo Diam-diam, empat ketua umum (ketum) partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) melakukan pertemuan di Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas Walikota Solo, Jum’at (13/2/2015).

Keempat ketum tersebut adalah Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhamimin Iskandar, Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Ketum Partai Hanura, Wiranto.

Bertempat di salah satu ruangan rumah yang pernah ditempati Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, keempat tokoh nasional iitu berkumpul. Sampai saat ini, belum dapat diketahui dengan pasti dan jelas, maksud dan agenda yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Di sekitar Loji Kandrung, terlihat sejumlah pengurus teras keempat parpol, seperti Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristityanto, Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, dan politisi nasional lainnya. “Sejak pukul 16.00 WIB tadi, mereka masuk ke dalam Loji,” kata sebuah sumber di lokasi.

Malam nanti, rencananya, keempat ketum akan menghadiri Munas II Partai Hanura yang bakal dibuka Presiden Jokowi. Selain menghadiri pembukaan Munas Partai Hanura, siang tadi, Megawati meresmikan Patung Bung Karno di kantor DPC PDIP Solo. Tidak diketahui agenda lain Muhaimin dan Surya Paloh yang sudah berada di Solo beberapa hari sebelum pembukaan Munas.

DPR Optimistis Target Penerimaan Pajak Tercapai. | Presiden diharapkan segera keluarkan PP terkait KPK.

CNG.online: - Gorontalo Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad, Selasa, di Gorontalo, mengaku optimistis jika target penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp1.113 triliun akan tercapai.

"Jangan takut menetapkan target tinggi-tinggi sebab jika kita mampu menetapkan perencanaan dengan pola yang baik, maka pekerjaan pasti akan tercapai," ujar Fadel saat menghadiri "Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH tahun pajak 2014" oleh pejabat daerah dan tokoh masyarakat di KPP Pratama Gorontalo.

Ia mengatakan, untuk membetulkan banyak persoalan administratif yang melemahkan pencapaian target penerimaan pajak, maka pola "balance budgeting" (pembiayaan seimbang) layak diterapkan.

Artinya, pembiayaan harus terencana dengan baik agar memenuhi target-target yang akan dicapai sehingga tidak ada anggaran yang kemana-mana atau sia-sia.

"Uang rakyat pemanfaatannya harus jelas, sehingga target-targetnya pun harus jelas sesuai perencanaan yang matang," kata mantan Gubernur Gorontalo ini.

Selain itu, kata Fadel, penggunaan teknologi tinggi "IT" dalam membetulkan banyak permasalahan administratif di sektor penerimaan pajak dalam negeri sangat penting.

Termasuk melibatkan peran swasta dalam mendorong pencapaian target-target penerimaan pajak di tingkat nasional maupun daerah.

Khusus di Gorontalo, langkah penetapan target penerimaan pajak mencapai 31 persen atau naik 50 persen dari tahun 2014 sebesar Rp560 miliar menjadi Rp840 miliar, dinilai Fadel merupakan langkah berani dan tepat.

"Kita bisa mencapai target itu, jika kerja keras kita dilakukan dengan benar sesuai perencanaan sehingga pencapaiannya pun bisa tepat. Intinya bekerja sesuai perencanaan," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Ia berharap, kerja sama Pemerintah Daerah untuk mencapai target penerimaan pajak di Gorontalo bisa dilakukan dengan baik.

Tahun 2013, target penerimaan pajak Gorontalo hanya 10 persen, 2014 turun menjadi 7 persen dan tahun 2015 ini naik signifikan mencapai 31 persen. Sedangkan di tingkat nasional, target penerimaan pajak mencapai Rp1.925 triliun.

"Saya yakin, perencanaan yang matang, kerja keras yang "Smart" akan memenuhi target sesuai harapan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan menuju Indonesia maju," ujar Fadel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian Presiden diharapkan segera keluarkan PP terkait KPK. CNG.online: - Jakarta Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, Presiden Joko Widodo diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perppu) terkait penetapan Ketua KPK, Abraham Samad (AS) sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar dalam kasus pemalsuan.

Ia membahkan, dengan penetapan sebagai tersangka tersebut, tentunya kinerja KPK sangat terganggu.

"Dengan adanya situasi ini, dimana beberapa pimpinan KPK telah ditetapkan tersangka, maka Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan peraturan presiden, terkait dengan status dari pimpinan dan wakil ketua KPK, karena masa jabatan KPK sudah akan berakhir pada Desember mendatang," kata Fadli Zon di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Fadli juga berharap, persoalan antara Polri dan KPK segera berakhir.

"DPR RI berharap agar kisruh antara Polri dan KPK segera membaik, karena kedua lembaga ini, sangat dibutuhkan oleh bangsa ini," tegasnya.

Ketua KPK Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulselbar pada 9 Februari 2015 lalu dalam kasus pemalsuan dokumen, atas nama Feriyani Lim.

Pengumuman tersangka tersebut, disampaikan oleh Polda Sulselbar pada Selasa. Ketua KPK Abraham Samad disangkakan dengan pasal 264 ayat (1) sub 266 ayat (1) jo 55,56. Atau pasal 93 UU RI No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU RI No 24 tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara.

Anggota Komisi III DPR RI, Patrice Rio Capella memgaku prihatin dengan ditetapkannya Samad sebagai tersangka

"Kita prihatin. Kalau memang bukti cukup sampai terlibat dalam proses pemalsuan it," kata Rio Capella.

Ia berharap, penetapan Abraham Samad bukan sebagai bentuk balas dendam dari Polri. "Polda Sulselbar harus adil, dan jangan mengesankan itu halas dendam. Selama alat bukti lengkap dan bisa dibuktikan, itu murni penegakan hukum," katanya.

Fraksi - PKS DPR Sepakat Hasil Akhir Revisi UU Pilkada.

CNG.online: - Jakarta Fraksi PKS di DPR RI sepakat terhadap hasil akhir revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang telah disepakati antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah.

"Hasil revisi UU Pilkada merupakan hasil pembahasan bersama (Komisi II DPR RI dengan pemerintah) termasuk didalamnya ada Fraksi PKS sehingga hampir semua ide dan usulan kami terpenuhi," kata Ketua F-PKS di DPR RI Jazuli Juwaini di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan sebenarnya F-PKS menginginkan syarat calon kepala daerah adalah S1 atau sarjana. Hal itu menurut dia agar kepemimpinan di daerah yang dihasilkan dari proses pilkada bisa lebih baik.

"Namun karena banyak yang menginginkan (syarat pendidikan kepala daera) SMU saja, ya sudah F-PKS akhirnya memahami," ujarnya.

Jazuli yang juga anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan poin yang sudah disepakati Komisi II melalui Panitia Kerja Revisi UU Pilkada bersama pemerintah.

Pertama, calon kepala daerah dipilih berpasangan dengan satu wakil, kedua penguatan pendelegasian tugas kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada.

Ketiga menurut dia, sengketa pilkada diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya lembaga dan harus terbentuk sebelum pilkada serentak 2027.

"Keempat tidak ada ambang batas minimal kemenangan sehingga siapa pun yang mendapat perolehan suara terbanyak maka dia pemenangannya. Hal ini dengan alasan efisiensi," katanya.

Kelima menurut Jazuli terkait jadwal Pilkada dilaksanakan dalam tiga gelombang, Gelombang pertama dilaksanakan Desember 2015 untuk Akhir Masa Jabatan 2015 dan semester pertama tahun 2016.

Dia menjelaskan gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 untuk AMJ Semester kedua tahun 2016 dan seluruh yang AMJ 2017.

"Lalu Gelombang ketiga dilaksanakan Juni 2018 untuk yang AMJ tahun 2018 dan AMJ 2019, dan pilkada serentak Nasional dilaksanakan tahun 2027," katanya.

Keenam menurut dia pembiayaan pilkada dari APBD dan APBN, ketujuh syarat pendidikan Kepala Daerah adalah SMU atau sederajat. Kesembilan menurut dia, uji publik ditiadakan dan diserahkan ke masing-masing partai politik dalam bentuk sosialisasi.

"Hubungan kekerabatan anak/ orang tua, suami/ istri, menantu/ mertua dibatasi, tidak boleh ikut pilkada di satu daerah kecuali setelah jeda satu masa jabatan," katanya.

Poin lain menurut dia syarat usia gubernur tetap yaitu berusia paling rendah 30 tahun dan Bupati/ Walikota paling rendah 25 tahun. Dan syarat dukungan penduduk untuk calon perseorangan dinaikkan 3,5 persen.

Jazuli mengatakan poin itu merupakan hasil akhir dan direncanakan pada Senin (16/2) hasilnya akan diplenokan di Komisi II DPR RI bersama pemerintah.

Jokowi Tidak Percayai Data Jumlah Penduduk Miskin. | Kompolnas Ajukan Enam Calon Kapolri.

CNG.online: - Solo Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak mempercayai data jumlah penduduk miskin sekarang, karena sering tidak mencerminkan fakta di lapangan.

"Saya ingin bicara fakta. Realitas yang ada. Ini fakta yang ingin saya sampaikan tentang jumlah penduduk miskin di negara kita. Katanya, penduduk miskin kita 11 persen, 28 juta orang kira-kira. Tapi fakta-fakta yang saya temui di lapangan sedikit agak tidak percaya," kata Jokowi dalam acara Munas II Partai Hanura di Solo, Jumat (13/2) malam.

Ia mengatakan banyak pihak sering membuat kategori miskin yang bermacam-macam sehingga terkesan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Presiden menginginkan data kemiskinan yang lebih jelas dan tegas.

"Kita ini sering agak ditutup-tutupi, harusnya yang jelas-jelas saja. Saya ingin yang jelas. Di Indonesia miskin itu ada macam-macam kategorinya, saya tidak percaya," katanya.

Menurut dia, sering ada kategorisasi miskin yang dibuat misalnya miskin, rentan miskin, hingga diduga miskin.

"Di Jakarta misalnya 3,8 persen miskin tapi ada 37 persen rentan miskin. Saya tidak tahu bedanya antara miskin dan rentan miskin. Tapi kalau dijumlahkan semuanya 41 persen, itu menurut saya faktanya," katanya.

Oleh karena itu ia menekankan pentingnya mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi termasuk investasi yang harus berkembang agar pengangguran bisa terserap.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lantas Kemudian Kompolnas Ajukan Enam Calon Kapolri CNG.online: - Solo Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah mengajukan enam nama calon Kapolri untuk menggantikan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan (BG).

"Kalau yang dari Kompolnas ada, enam," kata Jokowi, setelah membuka Munas II Partai Hanura di Solo, Jateng, Jumat (13/2) malam.

Namun, ia mengaku belum menerima secara resmi pengajuan keenam nama itu dari Kompolnas.

Jokowi bahkan mengaku hanya baru mengetahui jumlah nama calon Kapolri yang akan diajukan oleh Kompolnas melalui media.

"Itu belum sampai ke saya, saya hanya baca di koran," ujarnya.
Sebelumnya beberapa hari lalu, Kompolnas diundang ke Istana terkait pengajuan nama calon Kapolri kepada Presiden.

Namun, sayangnya Kompolnas belum bertemu langsung dengan Presiden Jokowi dan ditemui oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Presiden sendiri menyatakan akan memutuskan nasib calon Kapolri secepatnya.

"Secepatnya, pokoknya secepatnya. Nanti dilihat saja," katanya.

Pengamat: Semestinya Jokowi Jadi Jembatan Komunikasi Istana dan PDIP.

CNG.online: - Jakarta Pengamat politik Polcom Institute Heri Budianto mengatakan Presiden Joko Widodo mesti menjembatani komunikasi antara lingkaran dalam Istana dan PDIP selaku partai pengusung utama untuk menyelesaikan polemik antarkedua pihak.

"Presiden Jokowi semestinya bisa mengantisipasi sentimen negatif antara PDIP dan orang dalam Istana. Hal yang mendasar adalah memelihara komunikasi dan tidak saling serang," katanya di Jakarta, Jumat (13/2).

Menurut dia, isu ini merugikan Jokowi sebagai presiden, karena pembantunya di Istana dan PDIP sama-sama dibutuhkan dalam menjalankan dan menjaga stabilitas pemerintahan yang dipimpinnya. Dia menilai situasi yang berkembang saat ini adalah PDIP sebagai partai pendukung merasa ditinggal lalu menaruh curiga terhadap segelintir orang di lingkaran dalam Istana.

Hal itu, kata dia, disebabkan kegagalan Jokowi dalam menjalin komunikasi dengan keduanya dan menjembatani keduanya sebagai pilar pendukung dan pembantunya. "Apalagi 'trio macan' yang dituduhkan (mendistorsi informasi istana) dua di antaranya merupakan orang yang sangat dekat dengan PDIP," kata dia.

Menurut Heri, perbedaan pandangan antara lingkaran dalam Istana dengan PDIP soal Budi Gunawan, baru terjadi sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Sebelumnya tidak terjadi perbedaan pendapat. Maka komunikasi patut dijalin," kata dia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sementara Itu Jokowi Sakit Hati Jika Bicarakan Masalah PRT dengan Malaysia.
CNG.online: - Solo Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa.

"Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi dalam Munas II Partai Hanura, Jumat (13/2) malam.

Saat melakukaan kunjungan bilateral beberapa waktu lalu ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi mendapati fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal. Dari jumlah itu, kata dia, banyak sekali yang tersangkut masalah.

"Sekitar 1.800 orang akan dijemput, 800 orang sudah dijemput dengan Hercules, besok akan kita jemput lagi. Tapi saya yakin jumlahnya akan terus bertambah karena kita belepotan dalam mengatasi masalah ini," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap bisa segera memasang target waktu untuk menghentikan pengiriman PRT. "Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, satu betul-betul malu," katanya.

Selain malu, Presiden mengaku sakit hati ketika membicarakan soal PRT dengan Malaysia. Ke depan, Presiden juga menekankan pentingnya mempersempit jurang kesenjangan antara si miskin dan kaya. "Itu tugas berat, yang penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi saja tapi pemerataannya. Ke depan kita rancang menuju ke pemerataan ini," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga terutama Singapura, Malaysia, dan Filipina. "Kelihatan kalau negara itu bersih dari korupsi, penduduknya pasti juga makmur," katanya.