Pertemuan dalam rangka silaturahim dan rekonsiliasi membahas kelanjutan persiapan musyarawah nasional luar biasa (munaslub).
Menurut JK, kepanitiaan munaslub disesuaikan dengan keputusan menteri hukum dan HAM atas dihidupkannya kembali kepengurusan Golkar hasil Munas Riau dengan posisi Ketua Umum Aburizal dengan wakil Agung.
"Akan segera dirapatkan di dewan pimpinan pusat (DPP), dengan posisinya ketua Pak ARB dan wakilnya Pak Agung. Sudah satu, tidak lagi kubu," kata dia di rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.
Jusuf Kalla juga mengatakan sudah saatnya kepemimpinan Golkar dipegang generasi yang lebih muda, sedangkan para senior memberikan nasihat dan pertimbangan.
"Itu yang menjadi cita-cita kita sehingga di pusat dan daerah solid. Tidak ada grup- grup, DPP akan satu di Slipi," sambung JK.
Pada kesempatan yang sama, Ical--sapaan Aburizal--mengatakan pembicaraan mengenai munaslub secara teknis termasuk mengenai penyelenggaranya akan dirapatkan di DPP besok.
Menurutnya, saat ini harus ada konsolidasi terlebih dahulu.
Pandangan dan semangat rekonsiliasi juga dikatakan Agung Laksono bahwa keputusan menkum dan HAM akan dilaksanakan sebaik-baiknya.
Menurut Agung, semangat rekonsiliasi juga harus diwujudkan dengan merehabilitasi anggota DPP hasil Munas Riau yang sempat dipecat.
"Kita bersepakat untuk tidak melakukan tindakan pemecatan dan itu akan direhabilitasi dengan semangat dan dijalankan sesuai dengan agenda ketentuan organisasi," timpal dia.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Yorrys Raweyai mengatakan sudah saatnya tokoh-tokoh senior Golkar membuka pintu politik bagi tokoh-tokoh muda.
"Bayangkan saat ini terdapat 60% pemilih adalah anak-anak muda dengan cara pandang yang beragam dan lebih cerdas. Golkar harus menjawab tantangan dan peluang ini," ujarnya.
Perubahan AD/ART
Selain memastikan panitia munaslub, JK mengatakan perlunya perubahan atas Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Golkar.
JK tidak menjelaskan lebih lanjut apa saja perubahan yang dibutuhkan.
Namun, tujuannya, kata dia, supaya Golkar lebih demokratis.
"Pengalaman satu tahun terpecah, suara golkar turun di pemilu. Yang harus diperbaiki sistem dari Golkar sendiri bagaimana organisasi demokratis dan didukung keseluruhan. AD/ART akan mengalami perubahan untuk mempertegas persatuan dalam Golkar," terang Ketua Umum Golkar periode 2004-2009 itu.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung berharap ada perubahan kewenangan wantim dalam kepengurusan Golkar ke depan.
Ditegaskannya, saran dan masukan yang diberikan wantim dipertimbangkan DPP.
"Kalau ada orang DPP yang tidak memberikan apresiasi pada wantim, atau bahkan menegur saya, dia tidak paham betul fungsi wantim dan tidak membaca AD/ART partai," tandas Akbar.
